Hasil Verifikasi Judul Penelitian Gelombang 11

HASIL VERIFIKASI PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-2


KODE VERIVIKASI	KETERANGAN			KELANJUTAN	AKHIR
1	DITERIMA			MEMBUAT PROPOSAL DENGAN BIMBINGAN DOSEN NARASUMBER	DAFTAR SEMINAR PROPOSAL DENGAN PERSETUJUAN DOSEN NARASUMBER DAN KETUA JURUSAN
2	DITERIMA DENGAN PERBAIKAN SESUAI CATATAN JURUSAN			MEMBUAT PROPOSAL DENGAN BIMBINGAN DOSEN NARASUMBER	DAFTAR SEMINAR PROPOSAL DENGAN PERSETUJUAN DOSEN NARASUMBER DAN KETUA JURUSAN
3	DITOLAK DENGAN ALASAN			MENDAFTARKAN JUDUL DI TOPIK KAJIAN YANG SAMA (JIKA MASIH ADA KUOTA) ATAU GANTI TOPIK KAJIAN	MENGAJUKAN JUDUL DI GELOMBANG BERIKUTNYA
4	DITOLAK KARENA KUOTA PENUH			GANTI TOPIK KAJIAN	MENGAJUKAN JUDUL DI GELOMBANG BERIKUTNYA


Gelombang. 11
NO.	NAMA	NIM	WILAYAH KAJIAN/TOPIK/ NARASUMBER	RUMUSAN MASALAH	JUDUL	PEMBIMBING AKADEMIK	KODE VERIVIKASI	KOMENTAR
1	Muhammad Rikaz Primarakan	1808202154	HAJI DAN UMROH B. Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA	1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum tentang pelaksanaan bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Mabrur dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ?2. Apa saja kendala yang dialami KBIH Al-Mabrur saat membina calon jemaah haji? 3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami KBIH Al-Mabrur saat membina calon jamaah haji?	Peran KBIH Al-Mabrur dalam Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Afif Muamar, M.HI NIP. 19851219 201503 1 007	1
2	Doni Nur Iman	1808202142	HAJI DAN UMROH B. Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA	1. Bagaimana peran KBIH Al-hikmah dalam memberikan pengarahan kepada calon/jamaah haji perspektif hukum islam? 2. Apa saja masalah yang dialami KBIH Al-Hikmah dalam memberikan pengarahan kepada calon/jamaah haji? 3. Bagaimana solusi yang dilakukan terhadap masalah yang dialami KBIH Al-Hikmah dalam memberikan pengarahan kepada calon/jamaah haji ?	_Peranan KBIH Al-Hikmah dalam membimbing calon/jamaah haji di Kec. Bantarujeg Kab. Majalengka Perspektif Hukum Islam_	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	4
3	Nur Ulfaturrohmah	1808202143	HAJI DAN UMROH B. Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA	1. Bagaimana pelaksanaan badal haji pada KBIH Al-Kautsar Babakan Ciwaringin? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akad badal haji pada KBIH Al-Kautsar Babakan Ciwaringin?	TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD BADAL HAJI (Studi kasus pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Kautsar Babakan Ciwaringin	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	1
4	Nurmala	1808202140	HALAL LIFESTYLE A. Halal Food Dr. H. Wasman M.Ag	1. Bagaimana bentuk penerapan kehalalan produk makanan saus sambal PD. Surabraja Food Industry Indonesia Kabupaten Cirebon sebagai jaminan dalam upaya perlindungan konsumen? 2. Bagaimana persepsi pelaku industri makanan saus sambal PD. Surabraja Food Industry Indonesia Kabupaten Cirebon terhadap kehalalan produk sebagai jaminan dalam upaya perlindungan konsumen menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? 3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap persepsi pelaku industri makanan saus sambal PD. Surabraja Food Industry Indonesia Kabupaten Cirebon terhadap kehalalan produk sebagai jaminan dalam upaya perlindungan konsumen?	PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN SAUS SAMBAL TERHADAP KEHALALAN PRODUK SEBAGAI JAMINAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Yuridis pada PD. Surabraja Food Industry Indonesia Kabupaten Cirebon)	Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001	1
5	Lidya Agustin	1808202129	HALAL LIFESTYLE C. Halal Fashionaan Nining Wahyuningsih, MM	1. Bagaimana pengembangan bisnis Muslimah fashion brand Lapak Mujahidah Majalengka?2. Bagaimana pengembangan bisnis Muslimah fashion brand Lapak Mujahidah Majalengka menurut Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014? 3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kreatifitas teknik marketing dalam pengembangan bisnis Muslimah fashion brand Lapak Mujahidah Majalengka?	Kreativitas Teknik Marketing dan Produksi dalam Pengembangan Bisnis Muslimah Fashion Menurut Perspektif Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Brand Lapak Mujahidah di Ligung, Majalengka)	Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001	1
6	Maslahatul Inayah	1808202013	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NON BANK B. Transaksi dalam gadai syariah Dr. H. Wasman M.Ag	1. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah di desa Banjarharjo kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes? 2. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah di desa Banjarharjo kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan gadai sawah ditinjau dari hukum ekonomi syariah?	Gadai sawah perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa Banjarharjo kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)	Dr. H. Slamet Firdaus, MA NIP. 19571109 198803 1 002	1
7	Hilman Fikri Luthfi	1808202165	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH B. Manajemen pengelolaan wakaf Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA	1. Bagaimana pengelolaan wakaf di kelurahan regol wetan? 2. Apa faktor penyebab perubahan fungsi tanah wakaf di kelurahan regol wetan? 3. Bagaimana Tinjauan hukum islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap perbuahan fungsi tanah wakaf di kelurahan regol wetan?	Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap perubahan fungsi tanah wakaf di kelurahan regol wetan kecamatan sumedang selatan kabupaten sumedang	Wing Redi Prayuda, M.Pd.I NIP.19730516 200701 1 021	1
8	Engkun Kurniawati	1808202133	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1. Bagaimana Problematika pengelolaan zakat produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan?2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam atas problematika pengelolaan zakat produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan ?	Problematika Pengelolaan Zakat Produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Hukum Islam Pada Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)	Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008	1
9	Bustanul Arifin	1808202158	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro di baznas kab. Majalengka? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan uu no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di baznas kab. Majalengka? 3. Bagaimana peran baznas kab. Majalengka pada pengelolaan dana zakat produktif dalam pemberdayaan usaha mikro?	Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab. Majalengka)	Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008	1
10	Nurhalizah	1808202014	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kabupaten Cirebon?2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kabupaten Cirebon? 3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam mengenai pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kabupaten Cirebon?	Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Cirebon)	Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008	1
11	Erika Rahmaning Tyas	1808202109	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	Rumusan Masalah: 1. Bagaimana prinsip pengaturan pengelolaan zakat produktif dalam upaya pemberdayaan Ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019-2020?2. Bagaimana Pandangan HES dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019-2020?	Judul: “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada Tahun 2019-2020)”	Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001	4
12	Nathania Kirana	1808202069	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1. Bagaimana pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Baznas kabupaten Kuningan? 2. Bagaimana efektivitas undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Baznas kabupaten Kuningan? 3. Kendala apa saja yang dihadapi pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana solusinya?	Pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Baznas kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011	H. Syaeful Bakhri, M.Si NIP. 19731125 201411 1 002	4
13	Dewi Feronika	1808202147	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	Rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab. Cirebon menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha diBAZNAS Kab. Cirebon 3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan atas pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab. Cirebon	Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Produktivitas usaha Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (study kasus BAZNAS Kabupaten Cirebon)	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	4
14	Yulia Herawati	1808202116	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1) Bagaimana digitalisasi penghimpunan zakat di BAZNAS Kab. Cirebon? 2) Bagaimana tingkat penghimpunan zakat sebelum dan setelah digitalisasi di BAZNAS Kab. Cirebon? 3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap digitalisasi penghimpunan zakat di BAZNAS Kab. Cirebon?	Digitalisasi Penghimpunan Zakat dan Dampaknya Terhadap Jumlah Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003	4
15	Engkun Kurniawati	1808202133	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1. Bagaimana Problematika pengelolaan zakat produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan?2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam atas problematika pengelolaan zakat produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan ?	Problematika Pengelolaan Zakat Produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Hukum Islam Pada Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)	Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008	4
16	Fitriyani	1808202153	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat? 2. Bagaimana dampak dari sistem pengelolaan zakat terhadap perekonomian masyarakat?	Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kab. Cirebon	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	4
17	Dewi Feronika	1808202147	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	Rumusan masalah: 1. Bagaimana konsep pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab. Cirebon menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha diBAZNAS Kab. Cirebon 3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan atas pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab. Cirebon	Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Produktivitas usaha Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (study kasus BAZNAS Kabupaten Cirebon)	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	4
18	Siti Nurholipah	1808202059	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI	1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes? 2. Bagaimana distribusi penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pemberdayaan masyarakat? 3. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?	Analisis Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2011 (Studi pada BAZNAS Kabupaten Brebes)	H. Syaeful Bakhri, M.Si NIP. 19731125 201411 1 002	4
19	Hilda Fitriani	1808202062	LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH E. Tata kelola Lembaga Badan Amil Zakat Dr. Kosim M.Ag	1. Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon? 2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?	Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon	Dr. H. Kosim, M.Ag NIP. 19640104 199203 004	1
20	Vina Nursyamsiyah	1808202119	MACAM – MACAM AKAD A. E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Afif Muamar M.H.I	1. Bagaimana konsep dalam peminjaman dengan menggunakan shopee-pay latter? 2. Bagaimana praktik dalam peminjaman dengan menggunakan shopee-pay latter? 3. Apakah terdapat riba dalm peminjaman dengan menggunakan shopee-pay latter?	Konsep dan praktik peminjaman dengan menggunakan shopee-pay latter	Afif Muamar, M.HI NIP. 19851219 201503 1 007	2	Tambahkan Aspek Hukum di Judul
21	Sahrul Muamar	1808202162	MACAM – MACAM AKAD C. Akad kredit dalam Lembaga Keuangan Syariah Dr. Abdul Aziz M.Ag	1. Bagaimana mekanisme akad kredit sepeda motor di BMT Mubarakah MWC NU Kota Tegal? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad kredit dalam menggunakan jual beli murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Kota Tegal? 3. Apakah akad murabahah terhadap akad kredit sepeda motor di BMT Mubarakah sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?	Analisis akad kredit sepeda motor dalam menggunakan sistem jual beli murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (studi kasus BMT Mubarakah MWC NU Kota Tegal)	Wing Redi Prayuda, M.Pd.I NIP.19730516 200701 1 021	1
22	Syifa Fatihur Rizki	1808202127	MACAM – MACAM AKAD C. Akad kredit dalam Lembaga Keuangan Syariah Dr. Abdul Aziz M.Ag	1. Bagaimana Praktek Akad Jual Beli Rumah pada Pt Tulis Asih Group 2. Bagaimana Posisi Pihak Ke Tiga pada akad jual Beli Rumah pada Pt Tulis Asih Group 3. Bagaimana Hukum Jual Beli Yang dilakukan Oleh Pt Tulus Asih Group	Transaksi Akad Jual Beli Rumah PT.Tulus Asih Group ” Studi Kasus : PT. Tulus Asih Group kecamatan Sumber	Dr. Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730526 200501 1 004	2	Tambahkan Aspek Hukum Positif di Judul dan Rumusan Masalah
23	Desiti	1808202144	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag	a. Bagaimana potensi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?b. Bagaimana kontribusi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? c. Bagaimana potensi dan kontribusi UKM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?	POTENSI DAN KONTRIBUSI UKM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PABRIK KERUPUK SRI TANJUNG DS. KENANGA KAB.INDRAMAYU)	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	1
24	Frizky Alvionita Riandra	1808202122	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag	1. Bagaimana perilaku usaha produsen dalam meningkatkan skala usahanya ? 2. Bagaimana dampak perilaku produsen terhadap kesejahteraan tenaga kerja ? 3. Bagaimana Perilaku Produsen dalam Pandangan Hukum Bisnis Syariah ?	Perilaku Produsen dalam Meningkatkan Skala Usaha pada Home industry dan Dampaknya Kepada Kesejahteraan Pekerja di Desa Kertasari Cirebon Perspektif Hukum Bisnis Syariah”	Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003	1
25	Tria Susanti	1808202125	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag	1. Bagaimana keuntungan pangsa pasar dan tingkat penjualan dalam home industry makanan khas di kecamatan Rajagaluh? 2. Bagaimana cara menjaga persaingan sehat dalam menciptakan kejujuran pada produksi home industry makanan khas di kecamatan Rajagaluh? 3. Bagaimana menjaga harmonisasi dalam persaingan usaha berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah?	Strategi persaingan usaha home industry makanan khas di kecamatan Rajagaluh (studi analisis perspektif hukum ekonomi syariah)	Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003	1
26	Desiti	1808202144	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag	a. Bagaimana potensi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?b. Bagaimana kontribusi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? c. Bagaimana potensi dan kontribusi UKM dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?	Potensi dan Kontribusi UKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pabrik Kerupuk Sri Tanjung Ds. Kenanga Kab.Indramayu)”	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	4
27	Meiske Devi Fridayanti	1808202149	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag	1. Jenis produk apa yang dipilih dan seperti apa peran inovasi UKM Almira Craft ini guna meningkatkan pendapatan? 2. Bagaimana strategi pengembangan UKM Almira Craft agar menjadi UKM yang berkualitas? 3. Bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap UKM Almira Craft?	Strategi Pengembangan dan Peran Inovasi UKM dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Almira Craft di Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	4
28	Lisvy Anggia Ayu	1808202009	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF F. Pemberdayaan masyarakat Berbasis Ekonomi Islam dan Kreatif Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ, MM	1. Bagaimana gambaran aset unit usaha pondok pesantren gedongan 2. Bagaimana upaya pengembangan ekonomi kreatif pada unit usaha di pesantren gedongan?	Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Unit Usaha Pondok Pesantren Gedongan Ds. Ender Kec. Pangenan, Kab. Cirebon Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Dr. H. Slamet Firdaus, MA NIP. 19571109 198803 1 002	1
29	Eva Rosnabilah Farid	1808202050	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF G. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Dr. H. Aan Jaelani M.Ag	a. Bagaimana konsep dan implementasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di masjid At-Taqwa Cirebon? b. Bagaimana potensi masjid At-Taqwa Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi umat? c. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di masjid At-Taqwa Cirebon menurut hukum ekonomi syariah?	“Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Cirebon) “	Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP.19750601 200501 1 008	1
30	Addinda Febriya. S	1808202099	PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF G. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Dr. H. Aan Jaelani M.Ag	1. Bagaimana pengelolaan dana masjid sehingga masjid bisa makmur dan bisa berupaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?2. Bagaimana program yang dilakukan oleh masjid Al Hidayah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perspektif hukum ekonomi syariah?	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Masjid Al Hidayah Tambun Selatan)	Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP.19750601 200501 1 008	1
31	Maitssa Aisy Dhiya Firdaus	1808202141	PERADILAN DAN PRODUK HUKUM C. Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah Asep Saefullah, MHI	1. Bagaimana proses perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyelesaian sengketa bisnis syariah secara litigasi di Pengadilan Agama Kuningan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016?2. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi Pengadilan Agama Kuningan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah secara litigasi?	Analisis Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Litigasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuningan pada Tahun 2020)”	Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001	1
32	Muhammad Lintang Kerti	1808202123	PERADILAN DAN PRODUK HUKUM C. Kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah Asep Saefullah, MHI	1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara no.1/Pdt.G.S/2020/PA.CN dalam perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Cirebon? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara no.1/Pdt.G.S/2020/PA.CN dalam perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Cirebon? 3. Bagaimana hasil eksekusi terhadap putusan hakim no.1/Pdt.G.S/2020/PA.CN yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Cirebon?	Analisis putusan hakim terhadap sengketa wanprestasi ekonomi syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)	Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003	1
33	Raja Munajat	1808202090	PERADILAN DAN PRODUK HUKUM G. Kewenangan eksekusi terhadap benda sita jaminan Dr. H. Didi Sukardi M.H	1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam? 2. Apa Saja Hambatan (KPKNL) Dalam Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan di Cirebon ? 3. Bagaimana Upaya (KPKNL) Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut?	Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif Hukum Islam	Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP.19750601 200501 1 008	1
34	Silmi Kafah	1808202135	PERBANDINGAN SISTEM HUKUM & PEMIKIRAN B. Konsep Integrasi Zakat dan Pajak di Indonesia Afif Muamar M.H.I	1. Bagaimana pelaksanaan integrasi zakat dan pajak di Kabupaten Cirebon ? 2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan integrasi zakat dan pajak di Kabupaten Cirebon ? 3. Bagaimana implementasi integrasi zakat dan pajak di Kabupaten Cirebon di pandang menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ?	Implementasi Integrasi Zakat dan Pajak di Kabupaten Cirebon Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001	1
35	Nita Hujjatul Maula	1808202156	WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL C. Pengembangan situs dan Wisata Religi Hafni Khairunnisa, M.Sc	1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2011 terhadap strategi pengembangan objek daya tarik wisata religi di Keraton Kasepuhan? 2. Apa saja sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional di Keraton Kasepuhan? 3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional pada wisata religi Keraton Kasepuhan?	Strategi Pengembangan Wisata Religi Keraton Kasepuhan Sebagai Destinasi Pariwisata Nasional Kota Cirebon Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025	Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003	1
36	Halimatus Sa’diyyah	1808202028	WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL C. Pengembangan situs dan Wisata Religi Hafni Khairunnisa, M.Sc	1. Bagaimana strategi pengembangan wisata religi Makam Kramat Talun Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon? 2. Apa pengaruh wisata religi Makam Kramat Talun terhadap masyarakat sekitar di Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon? 3. Apa pengaruh wisata religi Makam Kramat Talun ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah?	Strategi Pengembangan dan Pengaruh Wisata Religi Makam Kramat Talun Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sekitar di Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon	Hafni Khairunnisa, M.Sc NIP. 19880826 201801 2 002	1
37	Ayu Anita Sari	1808202134	WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL D.Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Sumber daya Daerah Wing Redy Prayuda S.Ag	1. Bagaimanakah pengembangan ekonomi lokal melalui ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu ? 2. Apakah hambatan pengelolaan pengembangan ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu berbasis potensi sumber daya daerah ? 3. Bagaimana pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu berbasis potensi sumber daya daerah dijangkau dari aspek yuridis sosiologis ?	Analisis Yuridis Sosiologis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Pengelolaan Ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu Berbasis Potensi Sumber Daya Daerah	Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001	2	Tambahkan Aspek Hukum Positif di Judul dan Rumusan Masalah
38	Nurmeida Widi Astuti	1808202128	WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL E. Dampak penertiban Pedagang Kaki Lima Ubaidillah S.Ag, M.H.I	1. Bagaimana prinsip pengaturan penertiban PKL terhadap Hak Pejalan Kaki di Trotoar? 2. Apakah Hambatan dan upaya penertiban PKL terhadap Hak Pejalan Kaki di trotoar lingkungan asrama Haji dan Kampus ITB Watubelah Kabupaten Cirebon? 3. Bagaimana penertiban PKL terhadap Hak Pejalan Kaki di trotoar lingkungan asrama Haji dan Kampus ITB Watubelah Kabupaten Cirebon menurut PP No. 34/2006?	DAMPAK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP HAK PEJALAN KAKI PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN (Studi Kasus Trotoar di Lingkungan Asrama Haji Dan Kampus ITB Watubelah Kabupaten Cirebon)	Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001	1
39	Aqil Baihaqi Fairuzan	1808202121	WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL E. Dampak penertiban Pedagang Kaki Lima Ubaidillah S.Ag, M.H.I	1. Bagaimana Implementasi PERDA No 10 Tahun 2019 Terhadap Kebjiakan Relokasi PKL Di Alun-Alun Majalengka? 2. Apakah Tempat Yang Di Rekolakasian Untuk PKL Sudah Sesuai Dengan PERDA? 3. Bagaimana Dampak Ekonomi Atas Perelokasian PKL di Alun-Alun Majalrngka?	Implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alun-Alun Majalengka)	Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003	1
40	Frida Alkhansaa Adzkia	1808202016	WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL E. Dampak penertiban Pedagang Kaki Lima Ubaidillah S.Ag, M.H.I	Rumusan Masalah A. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap pedagang kaki lima? B. Bagaimana dampak kegiatan penertiban kegiatan pedagang kaki lima di kawasan Ciawigebang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah, atau hukum islam?	DAMPAK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN CIAWIGEBANG OLEH PEMERINTAH SETEMPAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	Dr. H. Wasman, M.Ag NIP.19590107 199201 1 001	4

Download versi PDF klik

Leave a Comment

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas Syariah

Tentang Prodi

Link Cepat

Hubungi Kami

© 2025 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi - Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon