Hasil Verifikasi Judul Penelitian Gelombang 11

 

 

 

HASIL VERIFIKASI PENGAJUAN JUDUL PENELITIAN
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN
SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-2
KODE VERIVIKASI KETERANGAN KELANJUTAN AKHIR
1 DITERIMA MEMBUAT PROPOSAL DENGAN BIMBINGAN DOSEN NARASUMBER DAFTAR SEMINAR PROPOSAL DENGAN PERSETUJUAN DOSEN NARASUMBER DAN KETUA
JURUSAN
2 DITERIMA DENGAN PERBAIKAN SESUAI CATATAN JURUSAN MEMBUAT PROPOSAL DENGAN BIMBINGAN DOSEN NARASUMBER DAFTAR SEMINAR PROPOSAL DENGAN PERSETUJUAN DOSEN NARASUMBER DAN KETUA
JURUSAN
3 DITOLAK DENGAN ALASAN MENDAFTARKAN JUDUL DI TOPIK KAJIAN YANG SAMA (JIKA MASIH ADA KUOTA)
ATAU GANTI TOPIK KAJIAN
MENGAJUKAN JUDUL DI GELOMBANG BERIKUTNYA
4 DITOLAK KARENA KUOTA PENUH GANTI TOPIK KAJIAN MENGAJUKAN JUDUL DI GELOMBANG BERIKUTNYA
Gelombang. 11
NO. NAMA NIM WILAYAH KAJIAN/TOPIK/  NARASUMBER RUMUSAN MASALAH JUDUL PEMBIMBING AKADEMIK KODE VERIVIKASI KOMENTAR
1 Muhammad Rikaz Primarakan 1808202154 HAJI DAN UMROH B. Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dr. H. Edy
Setyawan Lc, MA
1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum  tentang pelaksanaan bimbingan
ibadah haji di KBIH Al-Mabrur dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2019
tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ?2. Apa saja kendala yang dialami KBIH Al-Mabrur saat membina calon
jemaah haji?

3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dialami
KBIH Al-Mabrur saat membina calon jamaah haji?

Peran KBIH Al-Mabrur dalam Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Perspektif
Undang-Undang No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
Umrah
Afif Muamar, M.HI NIP. 19851219 201503 1 007 1
2 Doni Nur Iman 1808202142 HAJI DAN UMROH B. Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dr. H. Edy
Setyawan Lc, MA
1. Bagaimana peran KBIH Al-hikmah dalam memberikan pengarahan kepada
calon/jamaah haji perspektif hukum islam?
2. Apa saja masalah yang dialami KBIH Al-Hikmah dalam memberikan
pengarahan kepada calon/jamaah haji?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan terhadap masalah yang dialami KBIH
Al-Hikmah dalam memberikan pengarahan kepada calon/jamaah haji ?
_Peranan KBIH Al-Hikmah dalam membimbing calon/jamaah haji di Kec.
Bantarujeg Kab. Majalengka Perspektif Hukum Islam_
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 4
3 Nur Ulfaturrohmah 1808202143 HAJI DAN UMROH B. Peran KBIH dalam Pelaksanaan Ibadah Haji Dr. H. Edy
Setyawan Lc, MA
1. Bagaimana pelaksanaan badal haji pada KBIH Al-Kautsar Babakan
Ciwaringin?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap akad badal
haji pada KBIH Al-Kautsar Babakan Ciwaringin?
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD BADAL
HAJI (Studi kasus pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Al-Kautsar Babakan
Ciwaringin
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 1
4 Nurmala 1808202140 HALAL LIFESTYLE A. Halal Food Dr. H. Wasman M.Ag 1. Bagaimana bentuk penerapan kehalalan produk makanan saus sambal PD.
Surabraja Food Industry Indonesia Kabupaten Cirebon sebagai jaminan
dalam upaya perlindungan konsumen?
2.  Bagaimana persepsi pelaku industri makanan saus sambal PD. Surabraja
Food Industry Indonesia Kabupaten Cirebon terhadap kehalalan produk
sebagai jaminan dalam upaya perlindungan konsumen menurut UU No. 33
Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap persepsi pelaku industri
makanan saus sambal PD. Surabraja Food Industry Indonesia Kabupaten
Cirebon terhadap kehalalan produk sebagai jaminan dalam upaya
perlindungan konsumen?
PERSEPSI PELAKU INDUSTRI MAKANAN SAUS SAMBAL TERHADAP KEHALALAN PRODUK
SEBAGAI JAMINAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSPEKTIF UU NO. 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN HUKUM ISLAM (Studi Yuridis
pada PD. Surabraja Food Industry Indonesia Kabupaten Cirebon)
Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001 1
5 Lidya Agustin 1808202129 HALAL LIFESTYLE C. Halal Fashionaan Nining Wahyuningsih, MM 1. Bagaimana pengembangan bisnis Muslimah fashion  brand Lapak Mujahidah
Majalengka?2. Bagaimana pengembangan bisnis Muslimah fashion  brand Lapak Mujahidah
Majalengka menurut Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014?

3. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kreatifitas teknik
marketing dalam pengembangan bisnis Muslimah fashion  brand Lapak
Mujahidah Majalengka?

Kreativitas Teknik Marketing dan Produksi dalam Pengembangan Bisnis
Muslimah Fashion Menurut Perspektif Undang-Undang RI No 33 Tahun 2014
dan Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Pada Brand Lapak Mujahidah di Ligung, Majalengka)
Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001 1
6 Maslahatul Inayah 1808202013 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK & NON BANK B. Transaksi dalam gadai
syariah Dr. H. Wasman M.Ag
1. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap gadai sawah di
desa Banjarharjo kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pelaksanaan gadai sawah  di desa Banjarharjo kecamatan
Banjarharjo Kabupaten Brebes?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan gadai sawah
ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
Gadai sawah perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di desa
Banjarharjo kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)
Dr. H. Slamet Firdaus, MA NIP. 19571109 198803 1 002 1
7 Hilman Fikri Luthfi 1808202165 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH B. Manajemen pengelolaan wakaf
Dr. H. Edy Setyawan Lc, MA
1. Bagaimana pengelolaan wakaf di kelurahan regol wetan?
2. Apa faktor penyebab perubahan fungsi tanah wakaf di kelurahan regol
wetan?
3. Bagaimana Tinjauan hukum islam dan undang-undang no. 41 tahun 2004
tentang wakaf terhadap perbuahan fungsi tanah wakaf di kelurahan regol
wetan?
Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf
terhadap perubahan fungsi tanah wakaf di kelurahan regol wetan kecamatan
sumedang selatan kabupaten sumedang
Wing Redi Prayuda, M.Pd.I NIP.19730516 200701 1 021 1
8 Engkun Kurniawati 1808202133 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1. Bagaimana Problematika pengelolaan zakat produktif bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan?2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam atas problematika pengelolaan zakat
produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Kuningan ?
Problematika Pengelolaan Zakat Produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
(Studi Hukum Islam Pada Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Kuningan)
Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008 1
9 Bustanul Arifin 1808202158 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat produktif dalam
pemberdayaan usaha mikro di baznas kab. Majalengka?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan uu no. 23 tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat di baznas kab. Majalengka?
3. Bagaimana peran baznas kab. Majalengka pada pengelolaan dana zakat
produktif dalam pemberdayaan usaha mikro?
Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha
Mikro Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kab. Majalengka)
Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008 1
10 Nurhalizah 1808202014 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat
di LAZISNU Kabupaten Cirebon?2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat untuk
pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam mengenai pengelolaan zakat
untuk pemberdayaan ekonomi umat di LAZISNU Kabupaten Cirebon?

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Zakat untuk
Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus LAZISNU Kabupaten Cirebon)
Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008 1
11 Erika Rahmaning Tyas 1808202109 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
Rumusan Masalah:
1. Bagaimana prinsip pengaturan pengelolaan zakat produktif dalam upaya
pemberdayaan Ekonomi masyarakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada Tahun
2019-2020?2. Bagaimana Pandangan HES dalam pemberdayaan masyarakat melalui
pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Ciamis pada Tahun
2019-2020?
Judul:
“Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan Zakat Produktif
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Ciamis
pada Tahun 2019-2020)”
Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001 4
12 Nathania Kirana 1808202069 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1. Bagaimana pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di
Baznas  kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana efektivitas undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang
pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Baznas
kabupaten Kuningan?
3. Kendala apa saja yang dihadapi pengelolaan zakat dalam rangka
pemberdayaan ekonomi umat dan bagaimana solusinya?
Pengelolaan zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat di Baznas
kabupaten Kuningan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011
H. Syaeful Bakhri, M.Si NIP. 19731125 201411 1 002 4
13 Dewi Feronika 1808202147 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
Rumusan masalah:
1. Bagaimana konsep pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam
meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab. Cirebon menurut
Undang-Undang No 23 Tahun 2011
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan zakat
produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha diBAZNAS Kab. Cirebon
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan atas pengelolaan dan pemberdayaan
zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab.
Cirebon
Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan
Produktivitas usaha Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (study
kasus BAZNAS Kabupaten Cirebon)
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 4
14 Yulia Herawati 1808202116 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1) Bagaimana digitalisasi penghimpunan zakat di BAZNAS Kab. Cirebon?
2) Bagaimana tingkat penghimpunan zakat sebelum dan setelah digitalisasi
di BAZNAS  Kab. Cirebon?
3) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap digitalisasi
penghimpunan zakat di BAZNAS Kab. Cirebon?
Digitalisasi Penghimpunan Zakat dan Dampaknya Terhadap Jumlah Dana Zakat
di BAZNAS Kabupaten Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003 4
15 Engkun Kurniawati 1808202133 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1. Bagaimana Problematika pengelolaan zakat produktif bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan?2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam atas problematika pengelolaan zakat
produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Kuningan ?
Problematika Pengelolaan Zakat Produktif bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
(Studi Hukum Islam Pada Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Kuningan)
Dr. A. Syatori, M.Si NIP.19790109 201101 1 008 4
16 Fitriyani 1808202153 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi
masyarakat?
2. Bagaimana dampak dari sistem pengelolaan zakat terhadap perekonomian
masyarakat?
Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
di BAZNAS Kab. Cirebon
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 4
17 Dewi Feronika 1808202147 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
Rumusan masalah:
1. Bagaimana konsep pengelolaan dan pemberdayaan zakat produktif dalam
meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab. Cirebon menurut
Undang-Undang No 23 Tahun 2011
2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pemberdayaan zakat
produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha diBAZNAS Kab. Cirebon
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan atas pengelolaan dan pemberdayaan
zakat produktif dalam meningkatkan produktivitas usaha di BAZNAS Kab.
Cirebon
Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan
Produktivitas usaha Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (study
kasus BAZNAS Kabupaten Cirebon)
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 4
18 Siti Nurholipah 1808202059 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH D. Pengelolaan zakat dan
pemberdayaan ekonomi umat Dr. A. Syatori, MSI
1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana distribusi penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes
dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Apakah pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Brebes berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?
Analisis Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut
Perspektif Undang-Undang 23 Tahun 2011 (Studi pada BAZNAS Kabupaten
Brebes)
H. Syaeful Bakhri, M.Si NIP. 19731125 201411 1 002 4
19 Hilda Fitriani 1808202062 LEMBAGA ZAKAT, WAKAF, INFAQ & SHODAQOH E. Tata kelola Lembaga Badan Amil
Zakat Dr. Kosim M.Ag
1.  Bagaimana pengelolaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Kota Cirebon?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat profesi di
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon?
Analisis Hukum Islam Tentang Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon
Dr. H. Kosim, M.Ag NIP. 19640104 199203 004 1
20 Vina Nursyamsiyah 1808202119 MACAM – MACAM AKAD A. E-Wallet Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
Afif Muamar M.H.I
1. Bagaimana konsep dalam peminjaman dengan menggunakan shopee-pay
latter?
2. Bagaimana praktik dalam peminjaman dengan menggunakan shopee-pay
latter?
3. Apakah terdapat riba dalm peminjaman dengan menggunakan shopee-pay
latter?
Konsep dan praktik peminjaman dengan menggunakan shopee-pay latter Afif Muamar, M.HI NIP. 19851219 201503 1 007 2 Tambahkan Aspek Hukum di Judul
21 Sahrul Muamar 1808202162 MACAM – MACAM AKAD C. Akad kredit dalam Lembaga Keuangan Syariah Dr.
Abdul Aziz M.Ag
1. Bagaimana mekanisme akad kredit sepeda motor di BMT Mubarakah MWC NU
Kota Tegal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad kredit dalam
menggunakan jual beli murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Kota Tegal?
3. Apakah akad murabahah terhadap akad kredit sepeda motor di BMT
Mubarakah sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000?
Analisis akad kredit sepeda motor dalam menggunakan sistem jual beli
murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (studi kasus
BMT Mubarakah MWC NU Kota Tegal)
Wing Redi Prayuda, M.Pd.I NIP.19730516 200701 1 021 1
22 Syifa Fatihur Rizki 1808202127 MACAM – MACAM AKAD C. Akad kredit dalam Lembaga Keuangan Syariah Dr.
Abdul Aziz M.Ag
1. Bagaimana Praktek Akad Jual Beli Rumah pada Pt Tulis Asih Group
2. Bagaimana Posisi Pihak Ke Tiga pada akad jual Beli Rumah pada Pt
Tulis Asih Group
3. Bagaimana Hukum Jual Beli Yang dilakukan Oleh Pt Tulus Asih Group
Transaksi Akad Jual Beli Rumah PT.Tulus Asih Group ”
Studi Kasus : PT. Tulus Asih Group kecamatan Sumber
Dr. Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730526 200501 1 004 2 Tambahkan Aspek Hukum Positif di Judul dan Rumusan Masalah
23 Desiti 1808202144 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam
Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag
a. Bagaimana potensi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat?b. Bagaimana kontribusi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

c. Bagaimana potensi dan kontribusi UKM dalam perspektif Hukum Ekonomi
Syariah?

POTENSI DAN KONTRIBUSI UKM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PABRIK KERUPUK SRI TANJUNG
DS. KENANGA KAB.INDRAMAYU)
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 1
24 Frizky Alvionita Riandra 1808202122 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam
Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag
1. Bagaimana perilaku usaha produsen dalam meningkatkan skala usahanya ?

2. Bagaimana dampak perilaku produsen terhadap kesejahteraan tenaga
kerja ?

3. Bagaimana Perilaku Produsen dalam Pandangan Hukum Bisnis Syariah ?

Perilaku Produsen dalam Meningkatkan Skala Usaha pada Home industry dan
Dampaknya Kepada Kesejahteraan Pekerja di Desa Kertasari Cirebon
Perspektif Hukum Bisnis Syariah”
Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003 1
25 Tria Susanti 1808202125 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam
Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag
1. Bagaimana keuntungan pangsa pasar dan tingkat penjualan dalam home
industry makanan khas di kecamatan Rajagaluh?
2. Bagaimana cara menjaga persaingan sehat dalam menciptakan kejujuran
pada produksi home industry makanan khas di kecamatan Rajagaluh?
3. Bagaimana menjaga harmonisasi dalam persaingan usaha berdasarkan
perspektif hukum ekonomi syariah?
Strategi persaingan usaha home industry makanan khas di kecamatan
Rajagaluh (studi analisis perspektif hukum ekonomi syariah)
Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003 1
26 Desiti 1808202144 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam
Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag
a. Bagaimana potensi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat?b. Bagaimana kontribusi UKM Pabrik kerupuk Sri Tanjung dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

c. Bagaimana potensi dan kontribusi UKM dalam perspektif Hukum Ekonomi
Syariah?

Potensi dan Kontribusi UKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pabrik Kerupuk Sri Tanjung
Ds. Kenanga Kab.Indramayu)”
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 4
27 Meiske Devi Fridayanti 1808202149 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF D. Peran dan Fungsi UKM dalam
Hukum Ekonomi Syari’ah Eef Saefulloh M.Ag
1. Jenis produk apa yang dipilih dan seperti apa peran inovasi UKM
Almira Craft ini guna meningkatkan pendapatan?
2. Bagaimana strategi pengembangan UKM Almira Craft agar menjadi UKM
yang berkualitas?
3. Bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap UKM Almira Craft?
Strategi Pengembangan dan Peran Inovasi UKM dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Almira Craft di Desa Bulusari Kecamatan
Bulakamba Kabupaten Brebes
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 4
28 Lisvy Anggia Ayu 1808202009 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF F. Pemberdayaan masyarakat
Berbasis Ekonomi Islam dan Kreatif Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ, MM
1. Bagaimana gambaran aset unit usaha pondok pesantren gedongan
2. Bagaimana upaya pengembangan ekonomi kreatif pada unit usaha di
pesantren gedongan?
Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Unit Usaha Pondok Pesantren
Gedongan Ds.  Ender Kec. Pangenan, Kab. Cirebon Menurut Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah
Dr. H. Slamet Firdaus, MA NIP. 19571109 198803 1 002 1
29 Eva Rosnabilah Farid 1808202050 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF G. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis
Masjid Dr. H. Aan Jaelani M.Ag
a. Bagaimana konsep dan implementasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis
masjid di masjid At-Taqwa Cirebon?
b. Bagaimana potensi masjid At-Taqwa Cirebon dalam pemberdayaan ekonomi
umat?
c. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid di masjid
At-Taqwa Cirebon menurut hukum ekonomi syariah?
“Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid menurut Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus di Masjid At-Taqwa Cirebon) “
Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP.19750601 200501 1 008 1
30 Addinda Febriya. S 1808202099 PENGUATAN EKONOMI LOKAL/EKONOMI KREATIF G. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis
Masjid Dr. H. Aan Jaelani M.Ag
1. Bagaimana pengelolaan dana masjid sehingga masjid bisa makmur dan
bisa berupaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?2. Bagaimana program yang dilakukan oleh masjid Al Hidayah dalam
pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan perspektif hukum ekonomi syariah?
Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Masjid Al Hidayah Tambun Selatan)
Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP.19750601 200501 1 008 1
31 Maitssa Aisy Dhiya Firdaus 1808202141 PERADILAN DAN PRODUK HUKUM C. Kompetensi Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan sengketa bisnis syariah Asep Saefullah, MHI
1. Bagaimana proses perkara dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara
penyelesaian sengketa bisnis syariah secara litigasi di Pengadilan Agama
Kuningan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016?2. Kendala dan upaya apa saja yang dihadapi Pengadilan Agama Kuningan
dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah secara litigasi?
Analisis Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara
Litigasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kuningan pada Tahun 2020)”
Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001 1
32 Muhammad Lintang Kerti 1808202123 PERADILAN DAN PRODUK HUKUM C. Kompetensi Pengadilan Agama dalam
menyelesaikan sengketa bisnis syariah Asep Saefullah, MHI
1. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara no.1/Pdt.G.S/2020/PA.CN
dalam perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh
pengadilan agama Cirebon?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara no.1/Pdt.G.S/2020/PA.CN
dalam perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh
pengadilan agama Cirebon?
3. Bagaimana hasil eksekusi terhadap putusan hakim no.1/Pdt.G.S/2020/PA.CN
yang dikeluarkan oleh pengadilan agama Cirebon?
Analisis putusan hakim terhadap sengketa wanprestasi ekonomi syariah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN)
Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003 1
33 Raja Munajat 1808202090 PERADILAN DAN PRODUK HUKUM G. Kewenangan eksekusi terhadap benda sita
jaminan Dr. H. Didi Sukardi M.H
1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan
di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam
Perspektif Hukum Islam?
2. Apa Saja Hambatan (KPKNL) Dalam Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi
Terhadap  Benda Sita Jaminan di Cirebon ?
3. Bagaimana Upaya (KPKNL) Dalam Mengatasi Hambatan Tersebut?
Pelaksanaan Kewenangan Eksekusi Terhadap Benda Sita Jaminan Oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Dalam Perspektif
Hukum Islam
Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP.19750601 200501 1 008 1
34 Silmi Kafah 1808202135 PERBANDINGAN SISTEM HUKUM & PEMIKIRAN B. Konsep Integrasi Zakat dan
Pajak di Indonesia Afif Muamar M.H.I
1. Bagaimana pelaksanaan integrasi zakat dan pajak di Kabupaten Cirebon
?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan integrasi zakat dan pajak di
Kabupaten Cirebon ?
3. Bagaimana implementasi integrasi zakat dan pajak di Kabupaten Cirebon
di pandang menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan
zakat ?
Implementasi Integrasi Zakat dan Pajak di Kabupaten Cirebon Sebagai
Pengurang Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat
Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001 1
35 Nita Hujjatul Maula 1808202156 WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL C. Pengembangan situs dan
Wisata Religi Hafni Khairunnisa, M.Sc
1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No.50 Tahun 2011 terhadap strategi pengembangan objek daya tarik wisata
religi di Keraton Kasepuhan?
2. Apa saja sumber daya yang diperlukan dalam pengembangan Destinasi
Pariwisata Nasional di Keraton Kasepuhan?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pengembangan Destinasi
Pariwisata Nasional pada wisata religi Keraton Kasepuhan?
Strategi Pengembangan Wisata Religi Keraton Kasepuhan Sebagai Destinasi
Pariwisata Nasional Kota Cirebon Ditinjau dari Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025
Leliya, MH NIP.19731228 200710 2 003 1
36 Halimatus Sa’diyyah 1808202028 WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL C. Pengembangan situs dan
Wisata Religi Hafni Khairunnisa, M.Sc
1. Bagaimana strategi pengembangan wisata religi Makam Kramat Talun Desa
Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon?
2. Apa pengaruh wisata religi Makam Kramat Talun terhadap masyarakat
sekitar di Desa Cirebon Girang Kec. Talun Kab. Cirebon?
3. Apa pengaruh wisata religi Makam Kramat Talun ditinjau dari
perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah?
Strategi Pengembangan dan Pengaruh Wisata Religi Makam Kramat Talun
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Sekitar di Desa Cirebon Girang
Kec. Talun Kab. Cirebon
Hafni Khairunnisa, M.Sc NIP. 19880826 201801 2 002 1
37 Ayu Anita Sari 1808202134 WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL D.Pengembangan Ekonomi
Lokal Berbasis Potensi Sumber daya Daerah Wing Redy Prayuda S.Ag
1. Bagaimanakah pengembangan ekonomi lokal melalui ekowisata Pantai
Tirtamaya Indramayu ?
2. Apakah hambatan pengelolaan pengembangan ekowisata Pantai Tirtamaya
Indramayu berbasis potensi sumber daya daerah ?
3. Bagaimana pengembangan ekonomi lokal melalui pengelolaan ekowisata
Pantai Tirtamaya Indramayu berbasis potensi sumber daya daerah dijangkau
dari aspek yuridis sosiologis ?
Analisis Yuridis Sosiologis dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui
Pengelolaan Ekowisata Pantai Tirtamaya Indramayu Berbasis Potensi Sumber
Daya Daerah
Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001 2 Tambahkan Aspek Hukum Positif di Judul dan Rumusan Masalah
38 Nurmeida Widi Astuti 1808202128 WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL E. Dampak penertiban
Pedagang Kaki Lima Ubaidillah S.Ag, M.H.I
1. Bagaimana prinsip pengaturan penertiban PKL terhadap Hak Pejalan Kaki
di Trotoar?
2. Apakah Hambatan dan upaya penertiban PKL terhadap Hak Pejalan Kaki di
trotoar lingkungan asrama Haji dan Kampus ITB Watubelah Kabupaten
Cirebon?
3. Bagaimana penertiban PKL terhadap Hak Pejalan Kaki di trotoar
lingkungan asrama Haji dan Kampus ITB Watubelah Kabupaten Cirebon
menurut PP No. 34/2006?
DAMPAK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP HAK PEJALAN KAKI
PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NO. 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN (Studi
Kasus Trotoar di Lingkungan Asrama Haji Dan Kampus ITB Watubelah
Kabupaten Cirebon)
Dr. H. Didi Sukardi, MH NIP.19691226 200912 1 0001 1
39 Aqil Baihaqi Fairuzan 1808202121 WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL E. Dampak penertiban
Pedagang Kaki Lima Ubaidillah S.Ag, M.H.I
1. Bagaimana Implementasi PERDA No 10 Tahun 2019 Terhadap Kebjiakan
Relokasi PKL Di Alun-Alun Majalengka?
2. Apakah Tempat Yang Di Rekolakasian Untuk PKL Sudah Sesuai Dengan
PERDA?
3. Bagaimana Dampak Ekonomi Atas Perelokasian PKL di Alun-Alun
Majalrngka?
Implementasi PERDA Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum Terhadap Perelokasian Pedagang Kaki Lima Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alun-Alun Majalengka)
Eef Saefulloh, M.Ag NIP.19760312 200312 1 003 1
40 Frida Alkhansaa Adzkia 1808202016 WISATA RELIGI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL E. Dampak penertiban
Pedagang Kaki Lima Ubaidillah S.Ag, M.H.I
Rumusan Masalah
A. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan
terhadap pedagang kaki lima?
B. Bagaimana dampak kegiatan penertiban kegiatan pedagang kaki lima di
kawasan Ciawigebang ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah,
atau hukum islam?
DAMPAK PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIKAWASAN
CIAWIGEBANG OLEH PEMERINTAH SETEMPAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
Dr. H. Wasman, M.Ag NIP.19590107 199201 1 001 4

Download versi PDF klik

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top